KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Najib menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang dilakukan secara bijaksana dan profesional.
Muhammad Najib berharap agar penggunaan anggaran daerah oleh Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami meminta agar belanja pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur maksimal 40 persen dan belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen.
Hal ini bertujuan agar APBD dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Najib, dalam Rapat Paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Senin (18/11/2024).
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki orientasi program yang jelas dan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan nilai tambah dan nilai sosial yang signifikan bagi masyarakat.
Kami berharap OPD dapat fokus pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
Fraksi meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk lebih cermat dan transparan dalam menyusun dan melaksanakan belanja daerah.
“Pemerintah kota harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat,” tegas Najib.
Fraksi PDI Perjuangan juga berharap, dengan pengelolaan anggaran yang baik dan terarah, APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan. (*)
