KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan terkait pelaksanan program kerja wali kota terpilih bersama instansi terkait. Di antaranya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Rabu (20/5/2021).
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan pembicaraan awal sebagai bentuk inisiatif DPRD Balikpapan untuk mensupport visi dan misi wali kota terpilih. Sehingga ketika dilantik visi dan misi sudah langsung dieksekusi,” ujar Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Balikpapan Adi Supriadi usai RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan H Abdulloh.
Adi mengatakan sembilan skala prioritas wali kota terpilih di antaranya penanganan banjir, gratis BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri, pembangunan rumah sakit dan sekolah termasuk gratis seragam sekolah bagi peserta didik baru di sekolah swasta maupun negeri.
“Dari beberapa program prioritas akan dipilah kemudian akan dibuat tahapan-tahapan mana yang perlu dieksekusi diawal, mana yang dipertengahan dan mana yang belakangan,” terangnya.
Namun, program skala prioritas utama yang akan dikerjakan sesuai dengan visi dan misi adalah penanganan banjir di Kota Balikpapan yang terfokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Adapun anggaran yang dialokasikan DPRD sekitar Rp300 miliar sedangkan Bapedda sekitar Rp600 miliar.
“Ini baru diskusi awal, kemudian nanti akan kami lanjutkan ke pembicaraan berikutnya untuk melihat berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan DAS Ampal,” urainya.
Sebenarnya, pembebasan lahan merupakan bagian dalam penanganan banjir, akan tetapi wali kota terpilih optimis dapat menangani pembebasan lahan. Mengingat, berdasarkan Undang-Undang bahwa pembebasan lahan yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat dilakukan dengan konsinyasi.
