KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia H Firli Bahuri mengajak seluruh masyarakat agar berpartisipasi dan berperan aktif berantas korupsi.
“Mulai dari pemahaman tentang bahaya korupsi, sehingga tidak ingin terlibat dalam korupsi,” jelasnya ditemui usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anti Korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang berintegritas dengan melibatkan peran serta masyarakat di Ballroom Hotel Swiss Bell, Rabu (13/10/2021).
Firli mengatakan dengan memahami tentang korupsi, bisa menjadi agen pemberantasan. Selain itu juga, membangun integritas sehingga tidak terlibat kasus korupsi. “Kami harapkan dengan bimbingan teknis ini, anak-anak bangsa, anak-anak Kaltim ikut serta dalam rangka pemberian pemahaman tentang bahaya korupsi,” ulasnya kemudian.
Lanjut Firli menerangkan bahwa kerentanan tindakan korupsi dapat terjadi di seluruh daerah. Oleh karena itu, KPK selalu memberikan bimbingan terkait dengan daerah rawan korupsi. “Bagaimana supaya tidak terjadi korupsi tentu kami ingin mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih sehingga jauh dari praktek korupsi,” imbuhnya.
Para gubernur, bupati, wali kota, DPRD melakukan kajian untuk mengetahui daerah yang rawan terjadinya korupsi. Sehingga dapat memperbaiki sistem agar tidak muncul korupsi. “Sistem yang baik menutup cela dan peluang untuk melakukan korupsi. Masyarakat kami minta, kalau melihat ada korupsi, lawan dan laporkan kepada KPK,” tegasnya.
KPK menyadari begitu banyak tindakan pidana korupsi dengan berbagai jenis dan rupa. Tentu, untuk melakukan pemberantasan korupsi KPK diberikan mandat sesuai dengan Undang-Undang di antaranya melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi salah satunya pencegahan dengan bimbingan teknis anti korupsi.
Selain itu juga, KPK diberi mandat untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. “Kami tidak mungkin bisa memberantas korupsi tanpa tahu sebab daripada korupsi,” paparnya.
Ditambahkan Firli, tindakan korupsi disebabkan karena buruknya sistem sehingga KPK melakukan monitoring dalam rangka penelitian kajian sekaligus melakukan rekomendasi untuk perbaikan sistem.
“Saya titip dengan gubenur, bupati sama wali kota sepulang dari sini segera dilihat daerah mana yang rawan terjadi korupsi. Apa yang telah bapak lakukan dan bagaimana cara bapak memperbaiki sistem supaya tidak terjadi korupsi,” pungkasnya(*)
