KOTAKU, BALIKPAPAN-Badan Periksa Keuangan (BPK) RI memberikan catatan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga terpapar Covid 19 di Kota Balikpapan. Hal itu diungkapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Kota Balikpapan Sandy Ardian dalam kesempatan, Senin (23/8/2021).
“Dalam laporan BPK itu ada temuan artinya ada catatan yang diberikan terkait data bansos ini,” jelasnya.
Sandy mengatakan, data perlu selalu diperbaharui agar tepat sasaran. Pasalnya, menjadi dasar penyaluran bantuan. “Itu yang menjadi catatan kami ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial. Hal itu sejalan dengan BPK,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan yang diberikan oleh BPK RI, ditemukan ada data ganda dalam daftar penerima bansos karena berpindah domisili dalam satu kota, sehingga alamat yang tercantum di KTP tidak sesuai.
Selain itu juga, catatan dari BPK mengenai adanya warga yang tidak memiliki KTP Balikpapan akan tetapi masuk dalam daftar penerima bansos. Itu karena RT setempat yang mengajukan sehingga yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bansos.
Selanjutnya, BPK menemukan adanya pengalihan pola bantuan yang awalnya terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat. Karena tidak ada kepastian, sehingga diberikan bantuan yang berasal dari pemerintah kota.(*)
