KOTAKU, BALIKPAPAN-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2024 tercatat impresif yakni, tumbuh 5,52 persen tahun ke tahun (Year on Year/YoY.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Kamis (23/1/2025) dijelaskan, Kaltim menjadi motor utama ekonomi Pulau Kalimantan dengan kontribusi 47,03 persen terhadap nilai tambah regional.
Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung PDRB, sementara dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan tertinggi.
‘Tingginya permintaan global terhadap batu bara, terutama dari China dan India, yang naik 11 persen (yoy), menjadi salah satu faktor utama pendorong ekonomi.
Hal ini terkait dengan kebutuhan energi listrik yang terus meningkat untuk kedua negara tersebut,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim M Syaibani.
Inflasi di Kaltim Desember 2024 tercatat rendah, dengan level 1,47 persen (yoy), didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta jasa lainnya.
Realisasi APBN dan Pendapatan Pajak
Lanjut dia menjelaskan, realisasi Pendapatan Negara di Kaltim mencapai Rp42,69 triliun atau 100,49 persen dari target, meski mengalami kontraksi 3,25 persen (yoy). Penerimaan pajak Rp39,25 triliun atau 97,40 persen dari target. Jumlah itu sedikit menurun akibat koreksi harga batu bara global dan penurunan PPh Badan. Sebaliknya, Pajak Perdagangan Internasional mencatat kinerja positif berkat kenaikan bea keluar dari komoditas CPO. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh signifikan yakni 7,94 persen (yoy) dengan realisasi Rp3,44 triliun, didukung pendapatan jasa kepelabuhan dan pendidikan.
Belanja dan Pembangunan IKN
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) hingga Desember 2024 mencapai Rp50,62 triliun, tumbuh 43,04 persen (yoy). Sebagian besar anggaran difokuskan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan realisasi anggaran Rp39,62 triliun. Proyek infrastruktur IKN mendominasi belanja modal, didukung Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, dan Polri.
Transfer dan APBD Kaltim
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp41,93 triliun, namun mengalami penurunan 19,39 persen (yoy) akibat koreksi Dana Bagi Hasil sektor tambang. Sementara itu, realisasi APBD tercatat Rp42,86 triliun atau 61,06 persen dari pagu, dengan pendapatan masih bergantung pada transfer pusat sebesar Rp35,12 triliun. Pembangunan IKN terus menjadi penggerak utama ekonomi dan penyerap anggaran terbesar di Kaltim, membawa optimisme untuk pertumbuhan berkelanjutan. (*)
