KOTAKU, BALIKPAPAN-Harapan agar segera dibangun sekolah negeri di kawasan Balikpapan Tengah mencuat dalam reses Masa Persidangan I tahun 2023 anggota DPRD Balikpapan Sandi Ardian, yang digelar di lingkungan RT 67 Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Kota, Minggu (19/3/2023) sore.
Keinginan warga ini lantaran terbatasnya jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA/SMK di kawasan tersebut. Apalagi tak lama lagi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bakal digelar.
Seperti yang disampaikan Taufiq Hidayatullah. Dia mengeluhkan minimnya SMP maupun SMK di Balikpapan Tengah.
“Contoh anak saya, zonasi di sekolah favorit itu minim. Padahal jika ditarik lurus itu masuk, salah satunya di SMP 22. Tapi faktanya juga tidak masuk, padahal anak saya berprestasi,” ungkapnya, saat diberikan kesempatan untuk berbicara.
Di sisi lain, dia enggan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena dia meragukan kualitasnya.
“Sedangkan kami ingin generasi muda ini bisa bersaing untuk masa depannya,” ujarnya.
Setali tiga uang, Joko Supangat berharap SMP negeri dibangun di kawasan Karang Rejo.
“Supaya warga Karang Rejo tidak bersekolah di tempat yang jauh,” tuturnya.
Beda halnya dengan Mahyunita, warga setempat yang berprofesi sebagai ojek online (ojol). Sebagai orang tua tunggal dengan tiga orang anak, dia mengeluh kesulitan untuk mendaftar sebagai Keluarga Miskin (Gakin). Padahal, akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya.
“Saya punya tiga orang anak, dan masuk sekolah swasta. Tentu ini butuh biaya lebih, sedangkan saya hanya ojol yang penghasilannya tidak menentu,” ujarnya.
Kebutuhan masyarakat terhadap sekolah negeri tingkat SMP maupun SMA/SMK, sebenarnya bukan hanya persoalan warga Karang Rejo saja, melainkan hampir semua warga di Balikpapan Tengah.
Dalam agenda reses tahun lalu, masalah serupa juga berulang kali disuarakan warga.
Saat diwawncarai kotaku.co.id usai reses, Sandi Ardian mengatakan hanya ada dua SMP negeri di Balikpapan Tengah yakni SMPN 1 dan SMPN 22. Sedangkan untuk jenjang SMA, hanya ada satu yakni SMAN 1.
“Yang menjadi kendala di Balikpapan Tengah itu adalah lahan. Butuh lahan seluas 2 hektare untuk membangun sekolah di sini (Balikpapan Tengah),” jelasnya.
Oleh karena itu, dia pun berusaha memperjuangkan lahan agar sekolah negeri bisa dibangun di kawasan Balikpapan Tengah.
“Kendalanya lahan, makanya tadi saya tanya ada tidak lahan 2 hektare untuk dibangun sekolah.
Kalau tidak ada, maka kami cari di tempat yang terdekat, mungkin ada di kawasan Sumber Rejo yang masih memungkinkan. Nah, pemerintah fokus di situ,” ungkapnya.
Kendati demikian, pembangunan sekolah baru merupakan solusi jangka panjang yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
“Maka untuk (solusi) jangka pendeknya ya penambahan rombel (Rombongan Belajar, Red) di dua sekolah negeri yang masuk untuk warga Balikpapan Tengah,” sebutnya.
Menjawab keluhan soal kualitas sekolah swasta, dia menuturkan sekolah swasta yang berkualitas di Kota Balikpapan cukup banyak, namun biasanya membutuhkan biaya yang besar pula.
“Jadi di sini pemerintah harus proaktif ke sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya,” harapnya.
Lebih lanjut, Sandi menyoroti pengadaan seragam sekolah gratis yang dinilainya kurang tepat, lantaran diperuntukkan untuk seluruh murid SD dan siswa SMP di Balikpapan. Dia memandang, kebijakan itu tentu akan lebih tepat sasaran bila mengutamakan anak didik dari keluarga kurang mampu.
“Saya anggota dewan juga dapat (seragam sekolah gratis) untuk anak saya. Seharusnya bisa difilter, kemudian bisa disubsidi ke sekolah, baik untuk memperbaiki atau subsidi (hal lainnya, Red),” pungkasnya. (*)
