KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Balikpapan H Slamet Iman Santoso mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk meningkatkan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Khususnya, yang dilaksanakan melalui program BPJS Kesehatan gratis, yang rencananya akan berlanjut tahun 2024.
“Ada beberapa yang menjadi perhatian kami, dari Fraksi PKS.
Pertama, perlunya peningkatan sosialisasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan kelas III gratis, untuk masyarakat pekerja mandiri,” ujar Slamet Iman, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah, yang dibahas dalam Rapat Paripurna, di DPRD Kota Balikpapan, Senin (30/10/2023).
Pemkot Balikpapan, kata dia, perlu mengatur kejelasan standar mengenai kriteria pekerja mandiri, yang layak mendapat fasilitas BPJS Kesehatan gratis yang siinisiasi Pemkot Balikpapan.
Selain itu, Slamet Iman berharap Pemkot Balikpapan gencar melakukan sosialisasi untuk masyarakat, terkait fasilitas dan layanan kesehatan digital melalui aplikasi mobile JKN.
“Agar mengurangi penumpukan pasien di tempat fasilitas- fasilitas Kesehatan,” katanya.
Selain itu, ia menyebut Fraksi PKS telah mengidentifikasi salah satu kebutuhan yang memerlukan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan di Balikpapan, misalnya kekurangan tenaga di depo obat, sehingga antrean obat lebih lama dari pada antrean pelayanan pemeriksaan.
Kemudian, perlunya peningkatan anggaran dalam program-program edukasi kesehatan karena prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati.
“Dan realitas bahwa anggaran untuk penyakit tidak menular, atau penyakit akibat gaya hidup yang tidak sehat semakin tahun semakin meningkat,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga disebutnya memberikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan dan seluruh mitranya.
“Kami apresiasi karena Balikpapan termasuk kota yang mendapat predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian 99.68 persen.
Dan kami mendukung program BPJS Kesehatan gratis kelas III akan berlanjut tahun 2024, meski pun harusnya lebih selektif untuk masyarakat Pekerja Mandiri (bukan penerima upah),” imbuhnya. (*)
