KOTAKU, BALIKPAPAN-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM) Muhadjir Effendy meminta Bulog Divre Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) untuk menggunakan beras lokal dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang berlangsung.
“Apa yang kami berikan kepada warga, harus mau makan. Tidak boleh apa yang kami nggak mau makan kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya saat ditemui usai peninjauan gudang Bulog Divre Kaltimra, Senin (27/7/2021).
Muhadjir menuturkan penyaluran bantuan beras di wilayah Kaltim baru tersalur 16,4 persen, sehingga masih banyak yang perlu dikerjakan. Memang target penyelesaian penyaluran bantuan beras kepada warga penerima manfaat seluruh Kaltimra hingga awal Agustus 2021.
Lanjut Muhadjir meminta, agar beras impor tidak digunakan dalam pembagian bansos ini. Sehingga, dapat menyerap produksi petani. “Tadi sudah saya lihat beras-beras impor yang sudah 2-3 tahun lalu ditaruh ditempat sendiri yang digunakan untuk bansos ini beras lokal. Saya kira kalau semua seperti ini, sudah bagus,” ulasnya.
Ditambahkan Munadjir, dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) penyaluran bansos berupa beras disalurkan. Guna bisa menyerap hasil produksi para petani lokal dan untuk meningkatkan kemampuan daya beli para petani.
“Harga pembelian dari pihak yang punya otoritas, saya minta betul-betul terkendali dengan baik. Jangan sampai merugikan petani, karena kami tahu bahwa sektor hulunya ada di petani. Kalau petani tidak mendapatkan harga yang layak nanti tidak bisa mengangkat harkat mereka, terutama daya beli,” ulasnya.
Kepala Bulog Kaltimra Arrahim Karimullah mengatakan, telah berkoordinasi dengan sejumlah kelompok tani yang berada di Babulu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Tadi pagi sudah koordinasi dengan poktan-poktan dalam rangka penyerapan beras wilayah Kaltim,” imbuhnya.
Arrahim menambahkan persediaan beras di Bulog Kaltim masih aman hingga tiga bulan ke depan. Ya memang, Pemerintah memberikan bantuan 10 Kilogram (Kg) setiap Kepala Keluarga (KK) selama adanya penerapan PPKM.(*)
