KOTAKU, BALIKPAPAN-Wacana sistem proporsional tertutup yang memungkinkan pemilih mencoblos partai tanpa ada kandidat calon, kian santer diperbincangkan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Sistem itu terus dibahas sejak dilakukanya uji materi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejalan dengan keputusan pengurus tingkat pusat, DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim menegaskan bahwa Golkar menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
“Partai Golkar menyatakan sikap dari Kalimantan Timur untuk proporsional yang terbuka,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim H Rudy Mas’ud usai menghadiri pelantikan DPD II Partai Golkar Balikpapan di Hotel Gran Senyiur,Minggu (8/1/2023).
Rudy yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim itu berpendapat berlandaskan UU Pemilu yang menerapkan sistem proporsional terbuka.
“Tentunya untuk pelaksanaan wajib sesuai amanat UU. Kalau berbeda dan sebagainya, harus mengubah Undang-Undang, tapi ya tidak semudah itu,” tutupnya. (*)
