KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi IV DPRD Balikpapan menyoroti kurangnya sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masyarakat.
Minimnya edukasi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya miskomunikasi terkait layanan yang bisa diakses oleh peserta BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Iim, mengatakan bahwa selama ini masyarakat sering kali tidak memahami secara menyeluruh hak dan batasan dari layanan BPJS Kesehatan.
Hal tersebut menjadi kendala ketika mengakses fasilitas kesehatan.
“Selama ini masyarakat tahunya tiap bulan iuran dipotong, jadi merasa semua pengobatan pasti gratis. Tapi kenyataannya tidak semua (biaya berobat penyakit ditanggung) dan ini belum tersosialisasi dengan baik,” ungkap Iim saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, informasi soal regulasi dan kebijakan BPJS Kesehatan belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh.
Padahal, pemahaman yang utuh terhadap sistem dan aturan yang berlaku menjadi penting agar tidak terjadi salah persepsi di lapangan.
“Dalam rapat bersama kemarin, kami dari Komisi IV minta BPJS Kesehatan agar menyisihkan anggaran khusus untuk sosialisasi—entah lewat media massa, iklan, maupun langsung turun di tengah masyarakat,” jelasnya.
Iim menyarankan agar edukasi tidak hanya disebarkan lewat kanal formal, tetapi juga dilakukan secara langsung, misalnya saat rapat koordinasi tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan menyasar komunitas seperti PKK hingga RT.
“Kalau turun hingga tiap RT mungkin memakan waktu, tapi ya harus dilakukan. Setidaknya BPJS Keseht aktif menjelaskan kriteria layanan yang ditanggung agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Dengan edukasi yang lebih merata dan masif, Iim berharap masyarakat dapat memahami dengan jelas syarat, ketentuan, jenis layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan hingga prosedur yang perlu diikuti saat berobat.
Edukasi yang baik akan menciptakan layanan kesehatan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak.(*)
