KOTAKU, BALIKPAPAN-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (17/7/2024).
Kegiatan ini mengangkat tema Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Parpol) Mengawal Pilkada 2024 Tanpa Ujaran Kebencian, Isu SARA dan Hoax.
Menghadirkan narasumber. Antara lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Suhardi, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan Sugianto, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu Kota Balikpapan Agus Sudirman.
Tampak pula segenap jajaran Bawaslu Kota Balikpapan, para tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas Bawaslu Kota Balikpapan Ahmadi Aziz menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian sosialisasi pengawasan Pilkada, yang telah dilaksanakan Bawaslu Kota Balikpapan.
Ia menerangkan, sebelumnya Bawaslu telah melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pengawasan Pilkada yang melibatkan peran serta para ketua RT seluruh Kota Balikpapan.
“Nah ini kegiatan ketiga, agar pengawasan Pilkada juga melibatkan Ormas dan Parpol.
Supaya Ormas terlibat dalam pengawasan partisipatif, aktif juga melakukan pengawasan minimal di lingkup organisasinya,” ujar Ahmadi, ditemui di sela-sela kegiatan.
Sehingga, Ahmadi melanjutkan, ketika ada indikasi pelanggaran Pilkada, maka dapat disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindak lanjuti.
“Atau misalnya ada pendidikan politik internal ormas, itu dilibatkan Bawaslu maupun KPU.
Tujuan kami adalah meminimalisasi ujaran kebencian, isu SARA dan hoax,” ungkapnya.
Dengan demikian, Bawaslu berharap tidak ada dikotomi antar suku, agama dan ras di Kota Balikpapan, jelang Pilkada tahun 2024.
Menurut Ahmadi, Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Balikpapan cenderung kondusif. Namun, Bawaslu merasa perlu melakukan pencegahan untuk menghindari gejolak sosial selama pelaksaaan tahapan Pilkada 2024.
“Ada berbagai macam suku agama dan ras yang ada di Kota Balikpapan. Cuma memang jangan sampai dengan adanya proses Pilkada, merusak suasana kedamaian.
Kami meminimalisasi agar semua ormas bisa menahan diri bila ada isu ujaran kebencian, isu SARA dan hoax,” imbuhnya. (*)
