Parlementaria

Kunker Bamus DPRD Kaltim ke Balikpapan, Soroti Pembangunan SMKN 7 dan Banjir

Bamus DPRD Kaltim saat kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (21/01/2021).(foto:kotaku.co.id/niken)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan dalam rangka koordinasi untuk menunjang tugas dan fungsi kedewanan masa Pandemi Covid 19.

“Koordinasi penjadwalan kegiatan di DPRD Balikpapan. Kami juga menyerap informasi terkait dengan penjadwalan DPRD Balikpapan, karena jadwal Bamus ini pasti isinya terkait dengan kegiatan-kegiatan DPRD baik itu kegiatan kunjungan, Badan Anggaran, Bapemperda termasuk kegiatan lainnya,” jelas Wakil Ketua Bamus DPRD Provinsi Kaltim Sigit Wibowo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (21/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, disinggung pula pembangunan SMK Negeri 7 yang tertunda. Namun Sigit memastikan, pemerintah telah menyiapkan anggarannya tahun ini. “Mudah-mudahan tahap pertama bisa dikerjakan. Saya juga menyadari Kota Balikpapan dan Samarinda padat sehingga lulusan per tahunnya sangat luar biasa,” ucapnya.

Begitu juga dengan banjir khususnya pemukiman yang berada di sekitar jalan tol, karena dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut berdampak banjir terhadap pemukiman yang berada di sekitarnya. “Masih diproses untuk mencari jalan keluarnya,” terangnya.

Selaras dengan itu, anggota Banmus DPRD Provinsi Kaltim H Hasanuddin Mas’ud mengatakan, kunkernya kali ini penting untuk dilakukan untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi antar DPRD tingkat I dan tingkat II. “Ke depannya bisa sering ketemulah paling tidak sebulan satu kali,” serunya.

Lanjut Hasanuddin mengatakan terkait sekolah SMKN 7 merupakan tanggung jawab provinsi. Ia pun memastikan akan mengawal pembangunan sekolah tersebut. Namun diperlukan kesepakatan antara DPRD dengan kepala dinas terkait.

Terkait banjir. Mengingat sudah menjadi langganan maka penting untuk mengubah sistem penanganannya. Sebab menurutnya, selama ini, pola penanganannya monoton sehingga menghasilkan solusi yang selalu sama. “Mungkin sudah harus diubah nanti dan mungkin bisa dibangun komunikasi dengan pimpinan di Balikpapan,” tuturnya.

Pertemuan tersebut disambut hangat Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle beserta Budiono, Suryani, Hj Fitriana. “Saya pikir regulasi dan aturannya sama, karena DPRD itu produknya sama seluruh indonesia,” tukasnya.

Ia juga membenarkan, perlunya sistem dan komunikasi agar dapat berjalan dengan baik.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top