Parlementaria

Anggota DPRD Balikpapan Ini Tanggapi Kemacetan yang Jamak Dikeluhkan Warga

ramadan

KOTAKU, BALIKPAPAN-Kemacetan menjadi pemandangan baru bagi warga Balikpapan, dewasa ini. Namun kondisi itu langsung menuai banyak keluhan dari warga.

Hal itu turut dibenarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan Pantun Gultom.

ramadan pdip

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang duduk di Komisi II DPRD Balikpapan ini menyuarakan perlu sesegera mungkin dilakukannya pelebaran ruas jalan. Penambahan volume jalan menjadi kebutuhan mendesak.

“Paling parah di (Balikpapan) Timur, apalagi sejak adapintu tol. Kemacetan di kawasan itu, terutama saat akhir pekan, selalu terjadi,” jelasnya ditemui di Gedung DPRD Balikpapan usai menerima kunjungan kerja anggota DPRD dari tiga kabupaten dan kota di Kalimantan, Senin (13/3/2023).

Bukan tanpa alasan, Balikpapan sebagai kota yang berkembang pesat menjadi primadona bagi para pendatang. Apalagi kegiatan bisnis di Balikpapan cukup menjanjikan menyusul adanya proyek strategis nasional yang tengah dikerjakan. Membuat banyak pihak tertarik untuk sekadar berkunjung bahkan untuk tinggal di Balikpapan.

Belum lagi, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke Kaltim menjadikan Balikpapan sebagai kota penyangga.

Walhasil populasi penduduk pun tidak terelakkan. Diikuti meningkatnya volume kendaraan. Sementara ruas jalan tidak bertambah. Maka perluasan mutlak untuk dilakukan.

Masih menurut Pantun Gultom, pelebaran ruas jalan memungkinkan untuk dilakukan guna memberi kelancaran arus lalu lintas sekaligus kenyamanan berkendara.

“Sejumlah jalan masih bisa dilebarkan karena masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan,” ucapnya. Hanya saja, semangat meningkatkan fasilitas umum tersebut, tak jarang terganjal kewenangan.

Kalau menjadi kewenangan daerah, maka mudah bagi pemerintah kota untuk melakukan perencanaan dan menganggarkan. Lain halnya untuk jalan berstatus nasional. Seperti Jalan Mulawarman yang kabarnya naik status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional menyusul adanya tol.

“Kalau itu kewenangan pemerintah pusat, maka daerah harus berjuang hingga ke tingkat nasional,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top